Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan

Dari sumber yang didapat dari website lamudi,bahwa banyak masyarakat yang merasa malas untuk mengurus masalah legalitas, contohnya seperti mengurus balik nama sertifikat tanah warisan. Sebenarnya, untuk mengurus masalah ini tidaklah sulit. Namun memang, terlebih dahulu harus mengumpulkan beberapa data dan kelengkapannya. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara balik nama sertifikat tanah warisan, berikut ini adalah tahapannya :

Membuat Surat Keterangan Waris

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Waris (SKW), cara membuat surat ini dengan cara berikut :

Membuat Surat Pengantar

Lankah pertama yang dilakukan adalah membuat surat pengantar untuk membuat surat keterangan waris, cara dengan datang ke RT dan RW dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah orang tua dan surat kematian.

Mengajukan ke Kantor Kelurahan

Setelah mendapatkan surat pengantar, kemudian Anda melanjutkannya dengan mengajukan permohonan ke kantor kelurahan. Caranya Anda datang ke bagian pelayanan umum kemudian mengisi formulir dan surat pengantar dengan membawa dokumen membuat surat keterangan waris, cara dengan datang ke RT dan RW dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah orang tua dan surat kematian.

Fatwa Waris

Setelah Anda mendapatkan Surat Hak Waris dari kelurahan, kemudian Anda melanjutkannya ke kantor Pemerintah Kota setempat untuk mendapatkan Fatwa Waris.

Mengurus ke Badan Pertanahan Nasional

Setelah mendapatkan Surat Keterangan Waris, Anda bisa langsung melanjutkan proses balik nama, caranya dengan datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tempat lahan wasiat berada dengan datang ke loket layanan.

Persyaratan Balik Nama Sertifikat Warisan

Saat di kantor BPN, Anda juga diminta untuk melengkapi beberapa data yang meliputi:

  • Mengisi formulir permohonan balik nama
  • Fotokopi KTP pemohon atau seluruh ahli wari
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon atau seluruh alhi waris
  • Surat Keterangan Waris
  • Sertifikat tanah asli
  • SPPT PBB tahun terakhir
  • Bukti BPHTB, untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah
  • Biaya & Waktu Pembuatan Balik Nama Tanah Warisan
  • Untuk biaya pengurusannya sendiri tergantung dari nilai NJOP tanah yang diwariskan. Contohnya jika nilai tanahnya mencapai Rp 4.000.000 maka biaya menjadi Rp 54.000 dengan lama waktu proses pembuatan balik nama lima hari waktu kerja.

Semoga bermanfaat ya, butuh jasa layanan perizinan dan sebagainya bisa hubungi kami di Novandi.id

Berikut Ini Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia

Dari sumber website Indonesia.go id. Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia, Hal itu tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa mereka (orang asing) wajib memiliki izin tinggal.

Secara keseluruhan, Pasal 48 meliputi:

  • Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
  • Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
  • Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  • Izin Tinggal diplomatik
  • Izin Tinggal dinas
  • Izin Tinggal kunjungan
  • Izin Tinggal terbatas
  • Izin Tinggal Tetap.
  1. Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
  2. Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

A. Izin tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki oleh orang asing terdiri dari:

1. Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

Adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:

  • Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan,
  • Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada orang asing sebagaimana tersebut di atas, juga dapat diberikan kepada:

  • Orang asing dari Negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  • Orang asing yang bertugas sebagai aak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  • Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, dan
  • Orang asing yang masuk wilayah Indoensia dengan Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Izin Tinggal Kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

  • Kembali ke negara asalnya;
  • Izinnya telah habis masa berlaku;
  • Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
  • Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  • Dikenai Deportasi; atau
  • Meninggal dunia

2. Izin Tinggal Terbatas (Itas)

Diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, yang meliputi:

  • Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
  • Bekerja sebagai tenaga ahli;
  • Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
  • Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  • Mengadakan penelitian ilmiah;
  • Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
  • Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
  • Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
  • Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
  • Wisatawan lanjut usia mancanegara.
  • Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
  • Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
  • Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
  • Izin Tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan singkat.

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

  • Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
  • Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
  • Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
  • Izinnya telah habis masa berlaku;
  • Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
  • Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  • Dikenai Deportasi; atau
  • Meninggal dunia.

3. Izin Tinggal Tetap (Itap)

Adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

  • Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia; keluarga karena perkawinan campuran;
  • Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
  • Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

B. Izin tinggal online

Aplikasi permohonan izin tinggal online

Adalah: Aplikasi berbasis web yang bertujuan memberikan layanan Izin Tinggal Keimigrasian secara online kepada pemohon Izin Tinggal Keimigrasian.

Jenis aplikasi yang terdapat pada Aplikasi Izin Tinggal Online:

1. IT Online

Aplikasi penyampaian permohonan untuk perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian serta perubahan status orang asing.

2. Pelaporan ITAS

Aplikasi pemberian Izin Tinggal Terbatas berdasarkan vitas.

3. Manajemen Layanan

Aplikasi untuk melihat status layanan permohonan yang sedang proses.

4. FAQ (Frequently Asked Questions)

Halaman yang memuat berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai tata cara, persyaratan serta peraturan mengenai proses Izin Tinggal Keimigrasian. Data-data yang diisi oleh pemohon pada aplikasi permohonan Izin Tinggal Online ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pemberian keputusan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Namun, ada beberapa catatan untuk pengguna aplikasi Izin Tinggal Online

  • Pastikan Anda memiliki aplikasi PDF Reader untuk membaca lampiran email konfirmasi dari aplikasi Izin Tinggal Online.
  • Jangka waktu penyampaian permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan paling lambat 7 hari sebelum masa berlaku izin tinggal kunjungan berakhir.
  • Jangka waktu pengajuan permohonan pemberian izin tinggal terbatas paling lambat 30 hari setelah tiba di wilayah Indonesia.
  • Pengisian data kota tinggal sesuai dengan alamat domisili.
  • Wajib datang ke Kantor Imigrasi untuk menyerahkan berkas persyaratan sebelum masa izin tinggal berakhir dengan membawa dokumen asli dan fotocopy.

Semoga bermanfaat dan untuk kamu yang sedang cari jasa layanan pengurusan izin dapat menghubungi Novandi.id

Bea Cukai Berikan Izin Kepada Pengusaha Pabrik Liquid Vape

Dikutip dari sumber bea cukai di Jakarta, Bea Cukai secara resmi memberikan izin perdana berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik liquid vape pada hari Rabu (18/07). Hal ini dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Juli 2018.

Di dalam aturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, liquid vape yang merupakan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai sebesar 57%. Pengenaan tarif tersebut merupakan upaya intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta melakukan pengawasan terhadap peredaran vape.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa meski telah berlaku mulai awal Juli 2018, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi di mana waktu pengimplemetasiannya diundur hingga 1 Oktober 2018. “Hal ini ditujukan agar para pengusaha vape memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan perijinan dan mendapatkan pita cukai dari pemerintah,” ungkapnya. Heru menambahkan bahwa izin berupa NPPBKC yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan pertanda bahwa saat ini peredaran liquid vape telah diatur oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum.

Selain diatur dalam PMK 146/PMK.010/2017, pemerintah juga telah menetapkan beberapa aturan pendukung untuk industri HPTL guna semakin memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, serta meningkatkan administrasi keuangan negara di antaranya melalui PMK nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC; PMK nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya; dan PMK 69/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Dalam konfereni pers yang diadakan dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha e-Liquid Mikro (APeM), Deni S, mengungkapkan bahwa dirinya dengan 200 produsen liquid skala kecil lainnya yang merupakan anggota APeM sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Bea Cukai atas penyerahan izin NPPBKC. “Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya NPPBKC merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pengusaha vape. Dengan penyerahan izin ini kami sebagai pengusaha tambah yakin untuk berusaha di industri vape,” ujar Deni.

Sejalan dengan Deni, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, Aryo Andrianto mengungkapkan hal yang senada, “kami sangat berterima kasih atas respon cepat pemerintah khususnya Bea Cukai dalam mengatur legalitas vape, kami juga bersedia bekerja sama dengan Bea Cukai untuk menyukseskan program pemerintah,” pungkas Aryo.

Mencari jasa layanan perizinan usaha dan perizinan lain ? Hubungi kami di Novandi. Kami bantu pengurusan sebaik mungkin.

Perbedaan Visa Bisnis Dan Izin Kerja Di Indonesia

Berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari website cek indo bussiness, bahwa pemegang visa bisnis di Indonesia juga wajib untuk mendaftar perizinan kerja di Indonesia (KITAS) pada beberapa instansi tertentu? Apakah hal ini terdengar membingungkan?

Merupakan hal yang penting untuk mengetahui perbedaan antara dua hal tersebut. Belakangan ini, Indonesia telah memperkuat peraturan mengenai tenaga kerja asing. Mereka yang tertangkap bekerja secara ilegal di Indonesia akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan denda maksimal IDR 500,000,000 sesuai dengan Peraturan Indonesia No. 6 ayat 119.

Kepemilikan izin kerja yang tidak sah di Indonesia menjadikan anda pekerja ilegal. Hal tersebut juga berlaku dengan kepemilikan jenis visa yang salah. Jadi, dimana letak perbedaan antara visa bisnis dan KITAS?

Tujuan

Indonesia akan mengeluarkan visa bisnis bila warga asing megunjungi Indonesia dengan tujuan seperti menghadiri seminar, pelatihan atau melakukan penelitian. KITAS, pada sisi lain, merupakan izin untuk tinggal sementara di Indonesia, yang memperbolehkan Anda untuk melakukan aktivitas bisnis selama berada di Indonesia, termasuk dengan menerima kompensasi.

“Upah” akan menjadi masalah apabila Anda memegang visa bisnis. Anda tidak boleh menerima bayaran dalam bentuk apapun selama Anda berada di Indonesia.

Durasi

Untuk visa bisnis, Indonesia menyediakan dua pilihan, yaitu: single entry dan multiple entry. Visa bisnis single-entry memperbolehkan Anda untuk tinggal di Indonesia dalam kurun waktu 60 hari. Anda tidak dapat masuk kembali setelah keluar dari Indonesia.

Visa multiple-entry memberikan Anda waktu selama 12 bulan, dengan ketentuan maksimum 60 hari pada setiap kunjungan anda. Namun, proses mendapatkannya tidak mudah dan cepat. Anda setidaknya harus memiliki tiga stempel visa dalam bentuk apapun untuk dapat mengambil keuntungan ini.

Visa bekerja di Indonesia akan bermanfaat untuk jangka waktu 1 tahun (atau 6 bulan apabila Anda seorang konsultan). Dengan visa ini, Anda dapat bekerja dan mencari keuntungan di Indonesia. Anda perlu memperbaharui visa tersebut setiap tahunnya selama 5 tahun kedepan. Dengan catatan, pemerintah dapat menolak pembaharuan yang Anda ajukan kapan saja.

Proses

Saat Anda melakukan pendaftaran untuk KITAS atau untuk visa bisnis, Anda perlu memiliki perusahaan sponsor. Perusahaan sponsor anda dapat berupa perusahaan lokal atau perusahaan asing. Hal ini karena Indonesia ingin menempatkan pekerja lokal sebagai prioritas. Sebelum Anda tiba di Indonesia, sponsor Anda wajib mengumpulkan aplikasi Anda pada kantor imigrasi sebagai perwakilan Anda.

Untuk mendapatkan visa bisnis, Anda perlu memiliki passport yang berlaku hingga 18 bulan kedepan. Anda juga perlu mengumpulkan hal-hal seperti:

  • Surat undangan (jika Anda berada di Indonesia untuk seminar atau konferensi)
  • Surat yang mengindikasikan tujuan dan durasi tinggal Anda, yang berasal dari sponsor dan perusahaan dari pemohon (jika seorang warga negara asing secara tidak langsung bekerja untuk sponsor)
  • Persetujuan tertulis dari Kantor Imigrasi Jakarta, jika seorang warga negara asing harus tinggal selama lebih dari 60 hari.
  • Proses permohonan visa memakan waktu 7 hingga 10 hari kerja. Setelah visa dikeluarkan, visa dapat berlaku selama 60 hari untuk visa single-entry. Untuk visa multiple-entry, Anda dapat masuk kembali ke Indonesia dengan waktu maksimal 60 hari setiap kunjungan. Visa multiple-entry dapat berlaku selama 1 tahun.

Mendapatkan perizinan kerja tentunya lebih memakan banyak waktu dan kompleks. Berdasarkan regulasi perijinan kerja tahun 2015, pekerjaan Anda harus sesuai dengan latar belakang pendidikan Anda. Selanjutnya, Anda perlu memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun atau sertifikat kompentensi.

Sebelum Anda mendapatkan KITAS dari Indonesia, Anda perlu memiliki VITAS (Visa Tinggal Terbatas) yang harus diproses sewaktu Anda berada di negara asal. Setelah kedatangan, Anda mempunyai waktu tujuh hari untuk penggantian VITAS menjadi KITAS (Kartu izin Tinggal Terbatas). Proses ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan untuk mendapatkan semua dokumen yang diperlukan.

Semoga bermanfaat ya. Butuh jasa layanan pembuatan surat izin dan perijinan bisa menghubungi Novandi. Semua layanan akan dibantu.

Regulasi ESDM Disederhanakan Lagi, 10 Peraturan Migas Diubah Jadi 7

Dari sumber yang kami dapat dari website ESDM Migas. Jakarta, Pemerintah kembali merampingkan regulasi di sektor ESDM. Sebanyak 51 aturan disederhanakan menjadi 29 peraturan dan 22 aturan dicabut. Regulasi yang disederhanakan itu terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi 1 regulasi), EBTKE (6 menjadi 2 regulasi), dan SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (12/2), Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan pencabutan peraturan tersebut, diharapkan dapat mendorong iklim investasi di Indonesia. Ini merupakan kelanjutan keputusan pekan lalu, di mana Kementerian ESDM mencabut 32 aturan dan 11 diantaranya merupakan peraturan di subsektor migas. “Kita mencabut peraturan-peraturan, baik itu Peraturan Menteri, Keputusan Menteri maupun juklak-juklak atau aturan-aturan perizinan dan aturan kerja baik di direktorat jenedral maupun di SKK Migas,” katanya.

Dengan demikian, hingga saat ini sebanyak 54 peraturan telah dicabut dan diharapkan dapat meningkatkan flesibilitas investasi. “Mudah-mudahan ini bisa mendorong investasi besar karena rencana investasi di sektor ini, termasuk di SKK dan BPH Migas) tahun ini kurang lebih US$ 50 miliar. Jadi ini besar sekali, hamper dua kali lipat dibandingkan tahun 2017. Harapannya kalau banyak yang dicabut begini peraturannya, mudah-mudahan fleksibilitas investasinya lebih meningkat,” paparnya.

Penyederhanaan regulasi ini akan terus dilakukan dan pada pekan depan, Menteri ESDM berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru. “Bertahap ya dicabutnya. Dari pada nunggu (digabung) dicabutnya, nanti kelamaan,” tambah Jonan.

Berikut ini penyederhanaan regulasi di subsetor migas:
1. Peraturan MESDM No. 16/2011 – Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan MESDM No. 26/2009 – Penyediaan dan Pendistribusian LPG, digabung menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquified Petroleum Gas.
• Substansi: – penyederhanaan bentuk legalitas Penyalur BBM, BBG, dan LPG (CUKUP DILAPORKAN)
– memberikan landasan hukum adanya subpenyalur (dalam rangka program BBM Satu Harga)
– menghilangkan persetujuan SKP menjadi hanya melaporkan penyalurnya ke Ditjen Migas.

2. Peraturan MESDM No. 037/2006 – Tata Cara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu, direvisi menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
• Substansi: – penyederhanaan prosedur dan perbaikan pelayanan dalam pengajuan rencana kebutuhan barang impor
– mengakomodir pengaturan impor barang operasi untuk Kontraktor yang KKS-nya berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

3. Peraturan MESDM No. 06/2016 -Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, direvisi menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Perubahan atas Peraturan Peraturan MESDM No. 06/2016 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.
• Substansi: revisi bertujuan memberikan iklim investasi positif dalam bidang niaga gas bumi melalui keterlibatan BU Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi gas bumi.

4. Peraturan MESDM No. 38/2017 – Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, direvisi menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
• Substansi: – penyederhanaan bertujuan mempermudah prosedur persetujuan layak operasi sebagai output pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan minyak dan gas bumi
– menghilangkan persetujuan design dan persetujuan penggunaan dan Ditjen Migas hanya mengeluarkan persetujuan layak operasi.

5. Peraturan MESDM No. 35/2008 – Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan MESDM No. 36/2008 – Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara serta Peraturan MESDM No. 05/ 2012 – Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, digabung menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

• Subtansi: – pengaturan lelang WK Available selain Lelang Reguler dan Lelang Penawaran Langsung (Studi Bersama)
– memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu pengumuman & penandatanganan KKS
– pengaturan privillege bagi Pertamina mendapatkan penawaran PI paling banyak sebesar 15% dari pemenang lelang

6. Peraturan MESDM No. 01/2011 – Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi, digabung menjadi Rancangan Peraturan MESDM tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
• Substansi: pengaturan kewajiban Kontraktor untuk melakukan Kegiatan pasca operasi.

7. Peraturan MESDM No. 27/2008 – Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, direvisi menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
• Substansi: penyederhanaan prosedur dalam kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi (menghapus SKT, cukup dengan SKUP). (TW)

Demikian pengumuman peraturan yang dapat kami bagikan.

Aturan BI Mengenai Pembawaan Uang Kertas Asing Masuk Keluar Indonesia

Berdasarkan sumber yang kami ambil dari website indonesia embassy, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia no. 20/2/PBI/2018 telah menerapkan aturan membawa uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. beberapa hal penting dalam peraturan tersebut antara lain:

– Setiap orang dilarang membawa uang kertas asing senilai 1 milyar rupiah atau lebih.
– Pembawaan uang kertas asing lebih besar atau sama dengan 1 miliar rupiah hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin, yaitu Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)/money changer yang memiliki izin dan persetujuan dari BI.
– Setiap pihak yang tidak memiliki izin dan persetujuan dari BI akan didenda 10% dari seluruh uang kertas asing yang dibawa (maksimal 300 juta rupiah).
– Badan Berizin yang membawa uang kertas asing melebihi nilai yang disetujui BI akan didenda 10 persen dari selisih uang kertas asing yang dibawa dengan nilai yang disetujui (maksimal 300 juta rupiah).
– Pengajuan izin dan persetujuan kepada BI perihal pembawaan uang kertas asing oleh bank dan KUPVA BB/money changer dimulai sejak 4 Juni 2018.
– Pengenaan sanksi terkait peraturan tersebut dimulai sejak 3 September 2018.

Informasi lengkap bisa di lihat dibawah ini :

CARA PEMBUATAN AJB (DILENGKAPI SYARAT UNTUK DIPENUHI)

Jual beli merupakan proses peralihan hak milik yang dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Pada ranah jual beli properti, saat pelunasan telah dilakukan, maka kedua belah pihak pun membuat AJB. Pembuatan AJB ini dilakukan ke Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.

Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Membuat AJB?

AJB merupakan sebuah dokumen yang menyatakan peralihan hak tanah dari pemilik lama ke yang baru.Sebelum sampai pada proses pembuatan Akta Jual Beli, penjual dan pembeli harus sudah menemukan titik temu untuk semua hal.

Pembeli sudah melihat dan menerima kondisi fisik rumah serta lingkungannya. Penjual telah menunjukkan surat-surat rumah dan sudah diklarifikasi kebenarannya. Tentunya kedua belah pihak telah sepakat dengan harganya setelah melalui negosiasi. Barulah mereka dapat melakukan transaksi jual-beli.

Ada prinsip Terang dan Tunai ketika menjalankan prosedur jual-beli yang benar. Prinsip Terang mempunyai arti proses dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini seorang notaris. Sedangkan prinsip Tunai artinya setiap pembayaran dilakukan secara tunai sesuai kesepakatan.

Apabila salah satu prinsip ini belum terpenuhi, prosedur jual-beli ini belum sepenuhnya dilakukan secara benar sehingga AJB belum bisa dibuat.

Data yang Diperlukan untuk Membuat AJB

Dari sumber yang kita ambil dari website 99. com. Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tersebut, biasanya PPAT yang bersangkutan akan meminta data-data standar, yang meliputi:

I. Data tanah

  • PBB (asli) 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayarnya);
  • Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama);
  • IMB asli (bila ada dan untuk diserahkan pada pembeli setelah selesai proses pembuatan AJB);
  • Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, air (bila ada);
  • Jika masih dibebani hak tanggungan (hipotik) harus ada surat roya dari bank yang bersangkutan.

II. Data penjual & pembeli dengan kriteria sebagai berikut:

A.Perorangan:

  • Fotokopi KTP suami dan istri;
  • Fotokopi kartu keluarga dan akta nikah;
  • Fotokopi keterangan WNI atau ganti nama (bila ada, untuk WNI keturunan).

B.Perusahaan:

  • Fotokopi KTP direksi & komisaris yang mewakili;
  • Fotokopi anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya dari Menteri Kehakiman dan HAM RI;
  • Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT untuk menjual atau Surat Pernyataan Sebagian kecil aset.

Hal–hal yang Harus Dipenuhi Sebelum Melakukan Pembuatan AJB

Selain berbagai data di atas, ada pula beberapa hal yang perlu dipenuhi. Hal tersebut ialah:

  • Pemeriksaan keaslian sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional;
  • Penjual telah membayar Pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari harga transaksi;
  • Penjual telah membayar Pajak Jual Beli;
  • Calon pembeli telah membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum;
  • Memiliki surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
  • Perlu dijadikan catatan, petugas PPAT dapat menolak pembuatan AJB apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa atau dalam tanggungan di bank.

Demikian yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat. Untuk Anda yang sedang mencari Jasa Urus Perizinan atau Jasa Pembuatan Akta dapat menghubungi kami disini.

Mengenal Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Dari sumber yang kami ambil (kitas. id) KITAP adalah kartu yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang akan tinggal di Indonesia untuk waktu yang lama. Jangka waktu KITAP adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.

UMUM

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada :

  • Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
  • Keluarga karena perkawinan campuran;
  • Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  • Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
  • Izin Tinggal tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 1 diberikan melalui alih status.

Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada poin 1, juga dapat diberikan kepada :

  • Eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
  • Anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  • Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia.
  • Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 2 diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.

MASA BERLAKU

  • Izin tinggal tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun.
  • Izin tinggal dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang izin tinggalnya tidak dibatalkan.
  • Orang asing pemegang izin tinggal tetap yang telah melakukan perpanjangan wajib melapor ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing setiap 5 (lima) tahun.

Demikian semoga bermanfaat ya. Butuh jasa pengurusan ijin ? Hubungi Kami di Novandi 

Berikut Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Berikut Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.

Menurut Peraturan Pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar). Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini.

Untuk memperbesar skala tempat produksi, IUI menjadi suatu keharusan dan kebutuhan dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang sering dipersyaratkan dalam berbagai kerjasama bisnis (baik terkait penggalangan tambahan modal, kontrak pembelian bahan baku, kontrak penjualan produk, uji kualitas, dsb). Selain itu, IUI adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Edar BPOM, yang merupakan izin edar untuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

Syarat

  • Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab/Direktur
  • Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  • Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
  • Pemantauan Lingkungan (UPL)
  • Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya apabila pemohon badan usaha
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
  • Surat Pernyataan tidak keberatan (untuk IUI Kecil)
  • Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (apabila memiliki merek sendiri)

Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Tahapan

  • Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan dan informasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)
  • Berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa secara administasi, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon melalui lembar kekurangan berkas; jika sudah lengkap maka pemohon diberikan tanda terima
  • Jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis
  • Berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara scan/upload dokumen
  • Draft teknis izin dibuat
  • Permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan mengganti tanda terima permohonan; jika dibutuhkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Drainase, dan Gambar Teknis
  • Pemberitahuan ke pemohon melalui sms
  • Untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
    Pemohon menerima SK izin di UPTSA

Mengurus Perizinan Usaha Lewat OSS

Dari informasi yang kami himpun dari sumber, Tergolong kebijakan baru, Pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) sejak awal diterbitkannya melalui PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Hingga kini, bahkan pembaharuan semakin banyak dilakukan untuk mempermudah prosedur pendirian perseroan terbatas (PT) dan proses perizinan berusaha, khususnya untuk wilayah Jakarta. Kendati demikian, kendala dalam mengakses sistem masih saja ditemukan.

Apasaja jenis pembaharuan dalam proses pengurusan izin pasca berlakunya sistem OSS ini? Data pada Kementerian manasaja yang telah terintegrasi dengan sistem OSS? Keluhan apa saja yang biasa dialami pelaku usaha dalam mengakses sistem dan bagaimana jalan keluarnya?

Dalam paparannya pada sebuah diskusi yang diselenggarakan Easybiz di Jakarta, Kamis (27/6), notaris/PPAT Nurlisa Ukemenjelaskan bahwa untuk pelaku usaha non-perseorangan, sebelum masuk pada pengurusan izin melalui OSS, penting terlebih dahulu mengurus SK Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha melalui SABH/SABU pada Kementerian Hukum dan HAM. Awalnya, memang hanya badan hukum seperti PT saja yang perolehan SK pendiriannya di Kemenkumham, Badan Usaha lain seperti CV, Firma dan Persekutuan perdata perlu melalui pengukuhan di Pengadilan.

Namun sejak lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, maka Badan Usaha harus didaftarkan melalui SABU kepada Menteri Hukum dan HAM, tak lagi lewat Pengadilan. Pendaftaran SK Pendirian BH maupun BU ini, diawali dengan pengajuan nama perusahaan, input data lainnya seperti NPWP pemegang saham serta NPWP Direksi dan Komisaris (semuanya harus valid), alamat, dan penentuan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). “Input data ke SABH/SABU ini dilakukan oleh notaris,” jelasnya.

Pengisian data oleh notaris itu, katanya, harus dipastikan tidak salah, mengingat data yang ada pada SABU/SABH sudah langsung terintegrasi dengan sistem OSS. Lahirnya Perka BPS No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015 (KBLI 2017), potensial memunculkan masalah dalam proses input data pemilihan KBLI. Lembaga OSS ketika diluncurkan langsung menyesuaikan dengan KBLI 2017. Sementara penyesuaian KBLI 2017 pada SABH baru berlaku efektif pada pertengahan 2018, sebelumnya masih merujuk KBLI 2015.

“Perbedaan itu akhirnya mengakibatkan berbedanya bidang usaha sebenarnya dengan bidang usaha yang tertera pada sistem OSS. Akibatnya notaris banyak dikomplain pelaku usaha ketika itu,” jelas Nurlisa Uke saat memaparkan materi dalam diskusi bertajuk Strategi Izin Usaha Melalui Sistem OSS: Memahami Aturan & Teknis Pengisian yang diselenggarakan oleh Easybiz.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Easybiz, Leo Faraytody menjelaskan setelah memperoleh SK pendirian BH/BU melalui SABH/SABU, pelaku usaha bisa melanjutkan proses perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai TDP melalui sistem OSS. Bagi perusahaan yang TDP, izin usaha atau izin operasionalnya masih berlaku setelah berlakunya sistem OSS, maka TDP itu akan tetap berlaku sampai masa berakhirnya. Misalnya, TDP berlaku sampai tahun 2022 maka tidak diwajibkan untuk memperoleh NIB.

Pengecualiannya, bagi perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan perubahan terhadap informasi yang ada pada dokumen-dokumen izin usaha atau operasional perusahaan, ada keharusan memiliki NIB. “Kalau perusahaan hendak melakukan perubahan seperti perubahan domisili atau perubahan direksi komisaris yang ada di dokumen-dokumen itu, mau enggak mau dia harus melakukan pemutaakhiran melalui OSS,” jelasnya.

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, tambahnya, memang ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki NIB. Biasanya, bila ada perusahaan yang ingin melakukan perubahan dokumen tapi belum memiliki NIB, maka dalam hal perusahaan langsung mengajukan permohonan perubahan ke PTSP akan ditolak. PTSP biasanya akan meminta perusahaan untuk mendaftarkan NIB-nya terlebih dahulu melalui OSS.

Untuk perusahaan baru, setelah memperoleh NIB setidaknya ada 6 jenis izin yang diajukan melalui OSS, yakni Izin Usaha, Izin Komersial (Izin Operasional), Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk Izin usaha sendiri, terbagi menjadi tiga jenis yakni Izin Usaha Perdagangan (vide; Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014), Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Sektoral yang diatur masing-masing sektor, seperti Izin Usaha Pariwisata yang diatur melalui Pasal 15 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Patut dicatat bahwa untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperlukan komitmen, yakni pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan tertentu. Setelah persyaratan itu terpenuhi barulah Izin Usaha dan/atau Izin Operasional yang dikantongi pelaku usaha dapat berlaku efektif. Dalam beberapa kasus, Ia memberi catatan bahwa untuk kegiatan usaha tertentu izin usahanya bisa berlaku sebagai izin operasional. Namun tak di semua kasus berlaku demikian, pelaku usaha masih harus mengurus pemenuhan komitmen lagi untuk memperoleh status berlaku efektifnya izin operasional.

Kendalanya, dalam beberapa kegiatan usaha proses untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementrian sektor membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin bisa 3 bulan atau lebih.

“Sedangkan bisnis kan tidak bisa nunggu. Kalau mereka harus tunggu sampai standardisasinya selesai, kapan mulai jualannya? Padahal tempat udah disewa atau dibeli, karyawan udah digaji, tapi izin usaha belum berlaku efektif, mau mengajukan kredit ke bank ditolak, karena bank punya standard compliance yang tinggi. Akhirnya solusinya dilakukan secara manual saja,” ungkapnya.

Adapun izin lingkungan, katanya, tidak diperlukan untuk kategori usaha tertentu. Untuk memperoleh izin lingkungan ini, juga dibutuhkan pemenuhan komitmen yang diatur melalui Pasal 50 sampai 71 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Dalam Pasal 50 PP quo, komitmen izin lingkungan yang harus dipenuhi terdiri dari kelengkapan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)) atau dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tanpa adanya pemenuhan komitmen lingkungan ini, izin lingkungan yang didapatkan juga tergolong belum berlaku efektif.

Selain itu, laporan pajak yang belum clear juga menjadi kendala tersendiri dalam proses perolehan izin melalui OSS. Setelah registrasi dan login ke sistem, kemudian ingin melanjutkan ke proses pengurusan izin usaha, bila ada hal-hal yang tidak valid seperti belum melaporkan SPT pajak 2 tahun misalnya, maka pengurusan izin di sistem OSS pasti akan tertahan. Tipsnya, kata Leo, harus selesaikan dulu urusannya di Kantor pajak, baru bisa melanjutkan proses pengurusan izin.

Call Now Button
Open chat