Apakah Haji Furoda Legal? Ini Penjelasan Lengkapnya!
Sudah menjadi rahasia umum jika jumlah antrian untuk ibadah haji ke tanah suci sangat panjang di Indonesia. Itu kenapa banyak orang memilih berangkat haji tanpa antri dengan program haji furoda. Lalu sebenarnya, apakah haji furoda legal atau tidak?
Pastinya, ada banyak dari Anda yang bertanya-tanya tentang legalitas haji furoda, terlebih jika Anda tertarik untuk mengikuti program haji tanpa antri ini.
Maka dari itu, berikut adalah penjelasan lengkap tentang status legalitas dari haji furoda!
Legalitas Haji Furoda
Mungkin, Anda sudah tidak asing lagi dengan program haji reguler, di mana Anda bisa berangkat ke tanah suci berdasarkan kuota dari Kementrian Agama Republik Indonesia. Hanya saja, kuota tersebut terbatas, sehingga ada antrian hingga belasan tahun.
Jika Anda ingin antrian yang lebih pendek, maka Anda bisa memilih program haji ONH plus. Program haji ini sebenarnya sama-sama berasal dari kuota pemerintah.
Namun, masa tunggunya memang lebih sedikit, karena harganya lebih mahal dari program reguler.
Kemudian, ada juga haji furoda, yang memiliki harga yang lebih mahal dari haji plus dengan masa tunggu yang jauh lebih singkat. Pada saat Anda mengikuti program haji yang satu ini, Anda bisa langsung berangkat di keberangkatan haji berikutnya.
Alasan kenapa Anda bisa langsung berangkat adalah karena kuota yang Anda gunakan bukan kuota dari pemerintah. Namun, Anda mendapatkan undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi. Itu kenapa visa furoda mahal dibandingkan visa haji biasa.
Bagi Anda yang ingin tahu apakah haji furoda legal atau tidak, status program keberangkatan haji ini adalah legal.
Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Biaya Haji Furoda
Setelah mengetahui apakah haji furoda legal atau tidak, Anda pun perlu tahu berapa budget yang harus Anda siapkan untuk berangkat haji dengan program yang satu ini.
Secara garis besar, biaya haji untuk program reguler adalah Rp40 juta hingga Rp50 juta dengan masa tunggu belasan tahun.
Sedangkan, biaya haji plus adalah sekitar Rp120 jutaan dengan masa tunggu kira-kira 5 hingga 7 tahun setelah tahun pendaftaran.
Namun, jika Anda sama sekali tidak ingin menunggu, Anda bisa memilih berangkat haji dengan program haji furoda. Secara garis besar, berapa biaya haji furoda tahun ini adalah sekitar Rp300 juta hingga Rp400 jutaan per orang, dan sudah termasuk semua fasilitas.
Cara Mendapatkan Visa Haji Furoda
Pada dasarnya, cara membuat visa haji furoda itu tidak terlalu sulit, namun Anda memang belum bisa membuatnya sendiri. Itu kenapa Anda harus mencari lembaga terpercaya yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan visa haji undangan tersebut.
Salah satu lembaga jasa pembuatan visa haji furoda yang bisa membantu Anda adalah Novandi.id. Sebagai lembaga yang sudah berpengalaman dalam pengurusan dokumen legal, termasuk pembuatan visa, visa haji furoda Anda bisa terbit dengan cepat dan mudah.
Berikut adalah cara mendapatkan visa haji furoda yang bisa Anda ikuti tanpa harus ribet!
1. Persiapkan Dokumen Persyaratan
Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyiapkan dokumen persyaratan yang akan Anda butuhkan saat pembuatan visa, yaitu sebagai berikut!
- Fotokopi KTP, akta lahir, buku nikah, KK
- Paspor
- Buku suntik meningitis
- Pas foto background putih (4×6) dan pas foto close up tanpa kacamata (3×4) masing-masing 6 lembar
2. Hubungi Agen Haji Furoda yang Aman dan Terpercaya
Setelah semua berkas untuk persyaratan terkumpul, Anda bisa segera menghubungi agen haji furoda yang aman dan terpercaya seperti Novandi.id.
Anda bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp, dan memberi tahu jika Anda ingin membuat visa furoda. Kemudian, Anda bisa menyerahkan semua berkas persyaratan untuk membuat visa ke pihak Novandi.id.
Apabila sudah, Anda hanya tinggal menunggu hingga visa terbit dan Anda sudah siap untuk berangkat ke tanah suci untuk ibadah haji tanpa harus antri sama sekali.
Jadi, bagi Anda yang ingin tahu apakah haji furoda legal atau tidak, program ini legal menurut undang-undang Indonesia.
