Mengenal Sistem Administrasi Badan Hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah layanan pengesahan akta perusahaan secara online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  

Layanan sistem administrasi satu ini mengutamakan kecepatan dalam pengesahan akta perusahaan dan meminimalisir interaksi yang menyebabkan tingginya biaya pemrosesan yang biasa terjadi pada proses yang dilakukan secara manual.

Tentang Sistem Administrasi Badan Hukum

SABH mulai dirilis pada Januari 2001 dan diresmikan oleh presiden kala itu Megawati Soekarnoputri. Tujuan SABH adalah adalah untuk mempermudah proses pendaftaran perseroan terbatas (PT) secara online.

SABH menjadi penting karena selain untuk mempermudah badan hukum ketika melakukan perubahan-perubahan atas Akta. SABH juga memberikan kemudahan bagi upaya pembangunan kerjasama bisnis karena SABH bisa memberikan info secara utuh.

Selain itu, tentunya SABH juga mempunyai mekanisme sanksi administratif ketika ternyata badan hukum bermasalah, yaitu dilakukan pemblokiran. 

Pemblokiran tersebut dapat menutup akses semua pihak sehingga tidak memungkinkan perusahaan untuk melakukan perubahan akta dan/atau perusahaan lain yang ingin menjalin kerjasama tidak dapat memperoleh informasi dari SABH.

Ketentuan ini diatur melalui Permenkumham No. 24 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Permenkumham No. 19 tahun 2017 tentang tata cara pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses SABH perseroan terbatas.

Siapa yang Berhak Mengajukan Permohonan untuk Pemblokiran SABH?

Berdasarkan pasal 3 Permenkumham 24/20012 yang bisa mengajukan permohonan pemblokiran sistem administrasi badan hukum yaitu:

• Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selalu pemilik saham paling rendah 51%.
• Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 saham dalam perseroan.
• Serta, instansi pemerintah terkait atau penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan.

Lantas apa konsekuensi dengan ditambahnya instansi pemerintah sebagai pihak yang bisa mengajukan pemblokiran SABH? Tentu saja ini menjadi peringatan keras terhadap perusahaan yang ada di Indonesia untuk selalu taat administrasi dalam tata kelola perusahaan.

Terlebih saat ini negara sedang gencar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, maka instansi negara yang terkait dengan pajak dapat mengajukan permohonan pemblokiran kepada perusahaan yang bermasalah dengan pajak.

Keuntungan dari SABH

Sistem administrasi badan hukum merupakan produk dari DEPKEH-HAM yang merupakan sistem komputerisasi dalam proses legalisasi/persetujuan pendirian badan hukum oleh Direktur Jenderal AHU DEPKEH-HAM.

Adapun berbagai keuntungan sistem administrasi yang dapat diperoleh dari penerapan kebijakan teknologi yaitu sebagai berikut:

Pertama, peningkatan pelayanan hukum (persetujuan badan hukum) dari maksimal 60 hari. Lebih menjadi paling lama 1 minggu dan paling cepat 3  hari.

Kedua, dengan sistem online bisa menghindari frekuensi pertemuan tatap muka antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Serta dapat ditekan semaksimal mungkin jadi ada kemungkinan kolusi dan nepotisme yang berakhir dengan suap bisa saja terjadi dihapus. 

Keuntungan sistem administrasi badan hukum yang ketiga, yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan DEPKEH-HAM khususnya di lingkungan hidup Direktorat Sipil semakin meningkat.

Keempat, penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum diikuti dengan sistem tarif progresif yang didasarkan pada jumlah modal yang disetor.

Hambatan dalam pelaksanaan SABH 

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya SABH ini telah disiapkan oleh DEPKUMHAM, termasuk perangkat perundang-undangannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala yang muncul.

• Biaya pendaftaran yang lebih mahal karena belum adanya ketentuan baku mengenai standar biaya dibandingkan dengan biaya pada sistem manual.
• Jangka waktu yang tidak tepat karena masalah technical dan akses.
• Tidak siapnya notaris sebagai agen pendaftaran dalam memfasilitasi sistem komputer yang memadai. Untuk mengakses pendaftaran secara elektronik yang memerlukan investasi besar.
• Pembayaran atau biaya yang disetor dengan sistem progresif sesuai besarnya modal dasar. Ternyata harus disetor ke no account dari perusahaan mitra yang ditunjuk Departemen Kehakiman.

Nah bagi Anda yang berencana membuat sistem administrasi badan hukum maka Anda bisa berkonsultasi dengan jasa legalitas yang terpercaya dan berpengalaman agar tidak mengalami kendala. 

Novandi.id bisa menjadi pilihan terbaik untuk berkonsultasi mengenai segala jenis legalitas karena terbukti melayani berbagai urusan pembentukan perusahaan.