SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) – Khusus PMA

  1. Rekaman NPWP perusahaan dan NPWP peserta Indonesia baik BHI maupun perseorangan WNI
  2. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan
  3. Rekaman domisili kantor pusat
  4. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat, seperti : Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU), kecuali yang berlokasi di Gedung Perkantoran dan Kawasan Industri/Pergudangan.
  5. Rekaman SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
  6. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait
  7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir dan tanda terimanya (kecuali penyampaian pelaporan melalui elektronik dan pos)
  8. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa
    • Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan
    • Rekaman sertifikat Hak atas tanah
    • Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
    • Rekaman rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan
  9. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang
    ditandatangani oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau berupa tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup.
  10. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan)
  11. Data Badan Usaha atau company profile
  12. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya terutama akta penyesuaian UU PT, akta perubahan nama, akta susunan direksi, akta tempat kedudukan, akta saham dengan persetujuan/ pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Surat Keterangan Notaris dan DIAN apabila perusahaan belum memiliki persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM
  13. Untuk permohonan perpanjangan IUJK ditambah persyaratan :
    • Asli IUJK
    • Rekaman neraca perusahaan
Call Now Button
Open chat