IUPL

Related Posts

• Prosedur Urus Izin Usaha PMA/BKPM

  Dari sumber yang kami kutip dari website legalitas, berikut Persyaratan Dokumen yang diperlukan : 1. Foto copy Akte notaris termasuk seluruh perubahaannya berikut pengesahaan kementerian Hukum dan Ham 2. Foto copy Domisili perusahaaan. 3. Foto copy NPWP Perusahaan. 4. Foto copy Pendaftaran BKPM atau Izin Prinsip PMA BKPM. 5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan. 6. …

• Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan

  Dari sumber yang didapat dari website lamudi,bahwa banyak masyarakat yang merasa malas untuk mengurus masalah legalitas, contohnya seperti mengurus balik nama sertifikat tanah warisan. Sebenarnya, untuk mengurus masalah ini tidaklah sulit. Namun memang, terlebih dahulu harus mengumpulkan beberapa data dan kelengkapannya. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara balik nama sertifikat tanah warisan, berikut ini …

• CARA PEMBUATAN AJB (DILENGKAPI SYARAT UNTUK DIPENUHI)

  Jual beli merupakan proses peralihan hak milik yang dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Pada ranah jual beli properti, saat pelunasan telah dilakukan, maka kedua belah pihak pun membuat AJB. Pembuatan AJB ini dilakukan ke Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat. Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Membuat AJB? AJB merupakan sebuah dokumen yang menyatakan …

• BI Atur Izin Penyedia ETP Pasar Uang dan Valas

  Dari sumber yang kami dapat dari website ekonomi.bisnis. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan baru tentang perizinan penyedia electronic trading platform (ETP) guna memperkuat stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen dalam transaksi di pasar uang dan valas. Aturan baru ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/5/PBI/2019 tentang penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan …

• Mengurus Perizinan Usaha Lewat OSS

  Dari informasi yang kami himpun dari sumber, Tergolong kebijakan baru, Pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) sejak awal diterbitkannya melalui PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Hingga kini, bahkan pembaharuan semakin banyak dilakukan untuk mempermudah prosedur pendirian perseroan terbatas (PT) dan proses …