Related Posts

  • Prosedur Urus Izin Usaha PMA/BKPM

    Dari sumber yang kami kutip dari website legalitas, berikut Persyaratan Dokumen yang diperlukan : 1. Foto copy Akte notaris termasuk seluruh perubahaannya berikut pengesahaan kementerian Hukum dan Ham 2. Foto copy Domisili perusahaaan. 3. Foto copy NPWP Perusahaan. 4. Foto copy Pendaftaran BKPM atau Izin Prinsip PMA BKPM. 5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan. 6. …

  • Persyaratan Pengurusan ITAP Berdasarkan Status Perkawinan

    Diambil dari artikel website  perca Indonesia. Berikut adalah rincian dokumen yang diperlukan untuk mengurus Ijin Tinggal Tetap, dengan sponsor Suami/Isteri WNI Formulir Pendaftaran Orang Asing Formulir Perubahan Data Orang Asing Formulir ITAP Surat Permohonan (dari sponsor) Surat Permintaan dan Jaminan (bermaterai) Surat Pernyataan Integrasi (ditandatangani oleh WNA yang akan memperoleh ITAP, bermaterai) Data Suami/Isteri WNA …

  • Berikut Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

    Berikut Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

    Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Menurut Peraturan Pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah dan …

  • Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata

    Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata

    Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa usaha lainnya. Dokumen ini merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata …

  • Mengurus Perizinan Usaha Lewat OSS

    Dari informasi yang kami himpun dari sumber, Tergolong kebijakan baru, Pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) sejak awal diterbitkannya melalui PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Hingga kini, bahkan pembaharuan semakin banyak dilakukan untuk mempermudah prosedur pendirian perseroan terbatas (PT) dan proses …

Call Now Button
Open chat