CARA PEMBUATAN AJB (DILENGKAPI SYARAT UNTUK DIPENUHI)

Jual beli merupakan proses peralihan hak milik yang dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Pada ranah jual beli properti, saat pelunasan telah dilakukan, maka kedua belah pihak pun membuat AJB. Pembuatan AJB ini dilakukan ke Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.

Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Membuat AJB?

AJB merupakan sebuah dokumen yang menyatakan peralihan hak tanah dari pemilik lama ke yang baru.Sebelum sampai pada proses pembuatan Akta Jual Beli, penjual dan pembeli harus sudah menemukan titik temu untuk semua hal.

Pembeli sudah melihat dan menerima kondisi fisik rumah serta lingkungannya. Penjual telah menunjukkan surat-surat rumah dan sudah diklarifikasi kebenarannya. Tentunya kedua belah pihak telah sepakat dengan harganya setelah melalui negosiasi. Barulah mereka dapat melakukan transaksi jual-beli.

Ada prinsip Terang dan Tunai ketika menjalankan prosedur jual-beli yang benar. Prinsip Terang mempunyai arti proses dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini seorang notaris. Sedangkan prinsip Tunai artinya setiap pembayaran dilakukan secara tunai sesuai kesepakatan.

Apabila salah satu prinsip ini belum terpenuhi, prosedur jual-beli ini belum sepenuhnya dilakukan secara benar sehingga AJB belum bisa dibuat.

Data yang Diperlukan untuk Membuat AJB

Dari sumber yang kita ambil dari website 99. com. Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tersebut, biasanya PPAT yang bersangkutan akan meminta data-data standar, yang meliputi:

I. Data tanah

  • PBB (asli) 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayarnya);
  • Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama);
  • IMB asli (bila ada dan untuk diserahkan pada pembeli setelah selesai proses pembuatan AJB);
  • Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, air (bila ada);
  • Jika masih dibebani hak tanggungan (hipotik) harus ada surat roya dari bank yang bersangkutan.

II. Data penjual & pembeli dengan kriteria sebagai berikut:

A.Perorangan:

  • Fotokopi KTP suami dan istri;
  • Fotokopi kartu keluarga dan akta nikah;
  • Fotokopi keterangan WNI atau ganti nama (bila ada, untuk WNI keturunan).

B.Perusahaan:

  • Fotokopi KTP direksi & komisaris yang mewakili;
  • Fotokopi anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya dari Menteri Kehakiman dan HAM RI;
  • Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT untuk menjual atau Surat Pernyataan Sebagian kecil aset.

Hal–hal yang Harus Dipenuhi Sebelum Melakukan Pembuatan AJB

Selain berbagai data di atas, ada pula beberapa hal yang perlu dipenuhi. Hal tersebut ialah:

  • Pemeriksaan keaslian sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional;
  • Penjual telah membayar Pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari harga transaksi;
  • Penjual telah membayar Pajak Jual Beli;
  • Calon pembeli telah membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum;
  • Memiliki surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
  • Perlu dijadikan catatan, petugas PPAT dapat menolak pembuatan AJB apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa atau dalam tanggungan di bank.

Demikian yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat. Untuk Anda yang sedang mencari Jasa Urus Perizinan atau Jasa Pembuatan Akta dapat menghubungi kami disini.

Mengenal Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Dari sumber yang kami ambil (kitas. id) KITAP adalah kartu yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang akan tinggal di Indonesia untuk waktu yang lama. Jangka waktu KITAP adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.

UMUM

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada :

  • Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
  • Keluarga karena perkawinan campuran;
  • Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  • Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
  • Izin Tinggal tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 1 diberikan melalui alih status.

Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada poin 1, juga dapat diberikan kepada :

  • Eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
  • Anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  • Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia.
  • Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 2 diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.

MASA BERLAKU

  • Izin tinggal tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun.
  • Izin tinggal dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang izin tinggalnya tidak dibatalkan.
  • Orang asing pemegang izin tinggal tetap yang telah melakukan perpanjangan wajib melapor ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing setiap 5 (lima) tahun.

Demikian semoga bermanfaat ya. Butuh jasa pengurusan ijin ? Hubungi Kami di Novandi 

Berikut Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Berikut Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.

Menurut Peraturan Pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar). Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini.

Untuk memperbesar skala tempat produksi, IUI menjadi suatu keharusan dan kebutuhan dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang sering dipersyaratkan dalam berbagai kerjasama bisnis (baik terkait penggalangan tambahan modal, kontrak pembelian bahan baku, kontrak penjualan produk, uji kualitas, dsb). Selain itu, IUI adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Edar BPOM, yang merupakan izin edar untuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

Syarat

  • Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab/Direktur
  • Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  • Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
  • Pemantauan Lingkungan (UPL)
  • Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya apabila pemohon badan usaha
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
  • Surat Pernyataan tidak keberatan (untuk IUI Kecil)
  • Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (apabila memiliki merek sendiri)

Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Tahapan

  • Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan dan informasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)
  • Berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa secara administasi, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon melalui lembar kekurangan berkas; jika sudah lengkap maka pemohon diberikan tanda terima
  • Jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis
  • Berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara scan/upload dokumen
  • Draft teknis izin dibuat
  • Permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan mengganti tanda terima permohonan; jika dibutuhkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Drainase, dan Gambar Teknis
  • Pemberitahuan ke pemohon melalui sms
  • Untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
    Pemohon menerima SK izin di UPTSA
Call Now Button
Open chat