Prosedur Urus Izin Usaha PMA/BKPM

Dari sumber yang kami kutip dari website legalitas, berikut Persyaratan Dokumen yang diperlukan :

1. Foto copy Akte notaris termasuk seluruh perubahaannya berikut pengesahaan kementerian Hukum dan Ham
2. Foto copy Domisili perusahaaan.
3. Foto copy NPWP Perusahaan.
4. Foto copy Pendaftaran BKPM atau Izin Prinsip PMA BKPM.
5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan.
6. Foto copy KTP/Passport Penanggung Jawab Perusahaan
7. Foto copy hak atas tanah atau bukti pemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa menyewa.
8. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
9. Foto copy Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO).
10. Foto copy SP PMDN atau SP PMA / Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip.
11. Foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen paya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
12. Surat kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan direksi.

Bagi yang membutuhkan jasa pengurusan izin usaha dapat menghubungi kami disini. Kami siap membantu dan melayani klien.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan

Dari sumber yang didapat dari website lamudi,bahwa banyak masyarakat yang merasa malas untuk mengurus masalah legalitas, contohnya seperti mengurus balik nama sertifikat tanah warisan. Sebenarnya, untuk mengurus masalah ini tidaklah sulit. Namun memang, terlebih dahulu harus mengumpulkan beberapa data dan kelengkapannya. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara balik nama sertifikat tanah warisan, berikut ini adalah tahapannya :

Membuat Surat Keterangan Waris

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Waris (SKW), cara membuat surat ini dengan cara berikut :

Membuat Surat Pengantar

Lankah pertama yang dilakukan adalah membuat surat pengantar untuk membuat surat keterangan waris, cara dengan datang ke RT dan RW dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah orang tua dan surat kematian.

Mengajukan ke Kantor Kelurahan

Setelah mendapatkan surat pengantar, kemudian Anda melanjutkannya dengan mengajukan permohonan ke kantor kelurahan. Caranya Anda datang ke bagian pelayanan umum kemudian mengisi formulir dan surat pengantar dengan membawa dokumen membuat surat keterangan waris, cara dengan datang ke RT dan RW dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah orang tua dan surat kematian.

Fatwa Waris

Setelah Anda mendapatkan Surat Hak Waris dari kelurahan, kemudian Anda melanjutkannya ke kantor Pemerintah Kota setempat untuk mendapatkan Fatwa Waris.

Mengurus ke Badan Pertanahan Nasional

Setelah mendapatkan Surat Keterangan Waris, Anda bisa langsung melanjutkan proses balik nama, caranya dengan datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tempat lahan wasiat berada dengan datang ke loket layanan.

Persyaratan Balik Nama Sertifikat Warisan

Saat di kantor BPN, Anda juga diminta untuk melengkapi beberapa data yang meliputi:

  • Mengisi formulir permohonan balik nama
  • Fotokopi KTP pemohon atau seluruh ahli wari
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon atau seluruh alhi waris
  • Surat Keterangan Waris
  • Sertifikat tanah asli
  • SPPT PBB tahun terakhir
  • Bukti BPHTB, untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah
  • Biaya & Waktu Pembuatan Balik Nama Tanah Warisan
  • Untuk biaya pengurusannya sendiri tergantung dari nilai NJOP tanah yang diwariskan. Contohnya jika nilai tanahnya mencapai Rp 4.000.000 maka biaya menjadi Rp 54.000 dengan lama waktu proses pembuatan balik nama lima hari waktu kerja.

Semoga bermanfaat ya, butuh jasa layanan perizinan dan sebagainya bisa hubungi kami di Novandi.id

Berikut Ini Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia

Dari sumber website Indonesia.go id. Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia, Hal itu tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa mereka (orang asing) wajib memiliki izin tinggal.

Secara keseluruhan, Pasal 48 meliputi:

  • Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
  • Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
  • Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  • Izin Tinggal diplomatik
  • Izin Tinggal dinas
  • Izin Tinggal kunjungan
  • Izin Tinggal terbatas
  • Izin Tinggal Tetap.
  1. Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
  2. Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

A. Izin tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki oleh orang asing terdiri dari:

1. Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

Adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:

  • Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan,
  • Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada orang asing sebagaimana tersebut di atas, juga dapat diberikan kepada:

  • Orang asing dari Negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  • Orang asing yang bertugas sebagai aak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  • Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, dan
  • Orang asing yang masuk wilayah Indoensia dengan Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Izin Tinggal Kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

  • Kembali ke negara asalnya;
  • Izinnya telah habis masa berlaku;
  • Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
  • Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  • Dikenai Deportasi; atau
  • Meninggal dunia

2. Izin Tinggal Terbatas (Itas)

Diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, yang meliputi:

  • Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
  • Bekerja sebagai tenaga ahli;
  • Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
  • Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  • Mengadakan penelitian ilmiah;
  • Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
  • Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
  • Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
  • Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
  • Wisatawan lanjut usia mancanegara.
  • Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
  • Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
  • Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
  • Izin Tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan singkat.

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

  • Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
  • Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
  • Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
  • Izinnya telah habis masa berlaku;
  • Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
  • Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  • Dikenai Deportasi; atau
  • Meninggal dunia.

3. Izin Tinggal Tetap (Itap)

Adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

  • Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia; keluarga karena perkawinan campuran;
  • Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
  • Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

B. Izin tinggal online

Aplikasi permohonan izin tinggal online

Adalah: Aplikasi berbasis web yang bertujuan memberikan layanan Izin Tinggal Keimigrasian secara online kepada pemohon Izin Tinggal Keimigrasian.

Jenis aplikasi yang terdapat pada Aplikasi Izin Tinggal Online:

1. IT Online

Aplikasi penyampaian permohonan untuk perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian serta perubahan status orang asing.

2. Pelaporan ITAS

Aplikasi pemberian Izin Tinggal Terbatas berdasarkan vitas.

3. Manajemen Layanan

Aplikasi untuk melihat status layanan permohonan yang sedang proses.

4. FAQ (Frequently Asked Questions)

Halaman yang memuat berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai tata cara, persyaratan serta peraturan mengenai proses Izin Tinggal Keimigrasian. Data-data yang diisi oleh pemohon pada aplikasi permohonan Izin Tinggal Online ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pemberian keputusan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Namun, ada beberapa catatan untuk pengguna aplikasi Izin Tinggal Online

  • Pastikan Anda memiliki aplikasi PDF Reader untuk membaca lampiran email konfirmasi dari aplikasi Izin Tinggal Online.
  • Jangka waktu penyampaian permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan paling lambat 7 hari sebelum masa berlaku izin tinggal kunjungan berakhir.
  • Jangka waktu pengajuan permohonan pemberian izin tinggal terbatas paling lambat 30 hari setelah tiba di wilayah Indonesia.
  • Pengisian data kota tinggal sesuai dengan alamat domisili.
  • Wajib datang ke Kantor Imigrasi untuk menyerahkan berkas persyaratan sebelum masa izin tinggal berakhir dengan membawa dokumen asli dan fotocopy.

Semoga bermanfaat dan untuk kamu yang sedang cari jasa layanan pengurusan izin dapat menghubungi Novandi.id

Persyaratan Pengurusan ITAP Berdasarkan Status Perkawinan

Diambil dari artikel website  perca Indonesia. Berikut adalah rincian dokumen yang diperlukan untuk mengurus Ijin Tinggal Tetap, dengan sponsor Suami/Isteri WNI

  • Formulir Pendaftaran Orang Asing
  • Formulir Perubahan Data Orang Asing
  • Formulir ITAP
  • Surat Permohonan (dari sponsor)
  • Surat Permintaan dan Jaminan (bermaterai)
  • Surat Pernyataan Integrasi (ditandatangani oleh WNA yang akan memperoleh ITAP, bermaterai)

Data Suami/Isteri WNA Pemohon ITAP:

1. Foto copy Paspor halaman 1 s/d akhir + Paspor asli

2. Foto copy Buku Biru halaman 1 s/d akhir + Buku Biru asli

3. Foto copy SKPPS (domisili)

4. Foto copy KITAS lama + KITAS aslinya

Data Sahnya Perkawinan

1. Akte Nikah/Buku Nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA tempat menikah

2. Bukti Laporan Pernikahan dari Catatan Sipil

3. Surat dari Kedutaan terkait, bahwa perkawinan sudah resmi dan tercatat

Data Pasangan dan Anak

1. KTP

2. Kartu Keluarga

3. Paspor Pasangan dan Anak

4. Akte Lahir Anak

Data Ketenagakerjaan

1. SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan)

2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)

4. NPWP Perusahaan

5. IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)

6. Bukti Bayar Kemenaker (DPKK) – USD. 1200

Semua dokumen dicopy rangkap 4, dan disiapkan untuk permohonan ITAP sponsor pasangan.

Semoga dapat membantu. Untuk yang saat ini mencari jasa layanan pengurusan perijinan dapat menghubungi kami di Novandi.

Begini Proses dan Syarat Pendirian Koperasi

Prinsip Koperasi Indonesia

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  • Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  • Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
  • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Kemandirian
  • Pendidikan perkoperasian
  • Kerjasama antar koperasi

Pembentukan Koperasi

Sekolompok orang yang akan mendirikan koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Persyaratan Pendirian Koperasi:

  • Primer : 20 Orang
  • Sekunder : 3 Badan Hukum Koperasi
  • Pendiri Koperasi Primer WNI cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
  • Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder
  • Usaha harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisen dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota.
  • Modal harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha.
  • Memiliki tenaga trampil dan mampu untuk mengelola koperasi

Persiapan Pendirian 

  • Pejabat dinas Koperasi memberikan penyuluhan
  • Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi
  • Menyusun rencana AD/ART (materi).

Rapat Pembentukan 

  • Rapat Pembentukan
  • Primer 20 Orang
  • Sekunder 3 Kop
  • Dipimpin 1 atau beberapa Pendiri atau wakil pendiri
  • Dihadiri Pejabat pejabat Dinas koperasi.
  • Rapat pembentukan menghasilkan
  1. Pengurus dan Pengawas pertama
  2. Anggaran Dasar
  3. Daftar nama pendiri
  4. Nama dan tempat kedudukan
  5. Jenis koperasi
  6. Maksud, tujuan & Bidang Usaha
  7. Ketentuan mengenai keanggotaan
  8. Ketentuan menganai rapat anggota
  9. Ketentuan mengenai pengelolaan
  10. Ketentuan mengenai permodalan
  11. Ketentuan jangka waktu berdiri
  12. Ketentuan pembagian SHU
  13. Ketentuan mengenai sanksi
  14. Berita Acara Pendirian
  15. Notulen Rapat Pendirian

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

  • Para pendiri dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi atau minta bantuan notaris pembuat akta koperasi
  • Penyusunan akta pendirian koperasi dapat berkonsultasi, para pendiri atau kuasa dan notaris pembuat akta pendirian dengan pejabat yang berwenang
  • Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi
  • Akta Pendirian dibuat Notaris maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
  1. Dua (Dua) salinan akta pendirian bermaterai cukup
  2. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh notaris
  3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang – kurangnya sebesar simpanan pokok dan wajib yang harus dilunasi para pendiri.
  4. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
  5. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dibuat oleh pendiri, pengajuan pengesahan dilampiri:

  • Dua rangkap akta pendirian, yang salah satunya memakai materai secukupnya
    Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa pendiri
    Notulen rapat pendirian koperasi
    Surat kuasa
    Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang – kurangnya sebesar simpanan pokok dan wajib yang harus dilunasi para pendiri.
    Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
    Daftar hadir pembentukan
    Untuk koperasi primer melampirkan poto copy kartu penduduk dari para pendiri
    Untuk koperasi sekunder melapirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan poto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.
    Pejabat berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampirannya telah lenkap dipenuhi.

Peran Pejabat Yang Berwenang

  • Wajib melakukan penelitian/verivikasi terhadap materi Anggaran Dasar yang akan disyahkan
  • Melakukan pengcekan yang berkaitan dg domisili/alamat kepengurusan, keanggotaan dan usaha
  • Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan bersamaan pada waktu penyusunan akta pendirian.
  • Apabila dinilai layak pejabat mengesahkan akta pendirian koperasi
  • Penetapan akta pendirian selambat – lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
  • Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang
  • Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian merupakan nomor dan tanggal perolehan status Badan hukum koperasi.
  • Nomor status badan hukum

Syarat Pengajuan badan Hukum Koperasi

  • Dua rangkap salinan Akta pendirian Koperasi dari notaris ( NPAK)
  • Berita acara Rapat Pendirian Koperasi
  • Daftar hadir pendirian Rapat kopersai
  • Fotocopy KTP Pendiri.( Urutanya sesuaikan dengan daftar hari peserta Rapat)
  • Surat kuasa para peserta sebagi pendiri kepada pengurus terpilih sebagai yang menghadap ke Notaris untuk tanda tangan diatas matrai 6000.
  • Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang; kurangnya sebesar simpanan Pokok dan wajib yang wajib di lunasi para pendiri
  • Rencana kerja tiga tahun kedepan. Pendapatan dan belanja koperasi
  • Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus
  • Struktur organisai.

Syarat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ( KSP )

  • Dua rangkap salinan Akta pendirian Koperasi dari notaris ( NPAK)
  • Berita acara Rapat Pendirian Koperasi
  • Daftar hadir pendirian Rapat kopersai
  • Fotocopy KTP Pendiri.( Urutanya sesuaikan dengan daftar hari peserta Rapat)
  • Surat kuasa para peserta sebagi pendiri kepada pengurus terpilih sebagai yang menghadap ke Notaris untuk tanda tangan diatas matrai 6000.
  • Surat bukti Penyetoran modal sediri pada awal pendirian KSP berupa deposito pada Bank pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UMKM
  • Rencana kerja tiga tahun kedepan ( Rencana Permodalan,Rencana Kegiatan Usaha, rencana bidang Organisai dan SDM)
  • Kelengkapan Adminitrasi oranisai dan pembukuan
  • Daftar susunan pengurus dan Pengawas
  • Nama Dan Riwayat hidup Calon Penglola.
  • Bukti telah mengikuti pelatihan atau magang usaha Simpan Pinjam Koperasi
  • Serat kerangan berkelakuan baik
  • Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus
  • Surat Pernyataan pengelola tentang kesedian untuk berkerja secara Purna Waktu
  • Daftar saran kerja
  • Permohonan ijin menyelengarakan Usaha Simpan Pinjam
  • Surat pernyatan bersedia untuk di periksa dan dinilai kesehatan oleh Koperasi-nya oleh Pejabat yang berweang
  • Surat Perjanjian Status Kantor Koprasi
  • Struktur organisai.
  • Struktur organisai Unit simpan Pinjam.

Bea Cukai Berikan Izin Kepada Pengusaha Pabrik Liquid Vape

Dikutip dari sumber bea cukai di Jakarta, Bea Cukai secara resmi memberikan izin perdana berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik liquid vape pada hari Rabu (18/07). Hal ini dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Juli 2018.

Di dalam aturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, liquid vape yang merupakan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai sebesar 57%. Pengenaan tarif tersebut merupakan upaya intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta melakukan pengawasan terhadap peredaran vape.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa meski telah berlaku mulai awal Juli 2018, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi di mana waktu pengimplemetasiannya diundur hingga 1 Oktober 2018. “Hal ini ditujukan agar para pengusaha vape memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan perijinan dan mendapatkan pita cukai dari pemerintah,” ungkapnya. Heru menambahkan bahwa izin berupa NPPBKC yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan pertanda bahwa saat ini peredaran liquid vape telah diatur oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum.

Selain diatur dalam PMK 146/PMK.010/2017, pemerintah juga telah menetapkan beberapa aturan pendukung untuk industri HPTL guna semakin memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, serta meningkatkan administrasi keuangan negara di antaranya melalui PMK nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC; PMK nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya; dan PMK 69/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Dalam konfereni pers yang diadakan dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha e-Liquid Mikro (APeM), Deni S, mengungkapkan bahwa dirinya dengan 200 produsen liquid skala kecil lainnya yang merupakan anggota APeM sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Bea Cukai atas penyerahan izin NPPBKC. “Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya NPPBKC merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pengusaha vape. Dengan penyerahan izin ini kami sebagai pengusaha tambah yakin untuk berusaha di industri vape,” ujar Deni.

Sejalan dengan Deni, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, Aryo Andrianto mengungkapkan hal yang senada, “kami sangat berterima kasih atas respon cepat pemerintah khususnya Bea Cukai dalam mengatur legalitas vape, kami juga bersedia bekerja sama dengan Bea Cukai untuk menyukseskan program pemerintah,” pungkas Aryo.

Mencari jasa layanan perizinan usaha dan perizinan lain ? Hubungi kami di Novandi. Kami bantu pengurusan sebaik mungkin.

Kenali Perbedaan Antara SIUP dan SIUPL

Kenali Perbedaan Antara SIUP dan SIUPL

Dikutip dari sumber website prolegal “SIUP untuk perdagangan barang, SIUPL untuk Penjualan dengan sistem Penjualan Langsung.”

Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar atau bahkan mengetahui tentang “SIUP”. SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak asing lagi bagi para pengusaha di Indonesia. SIUP dikenal sebagai izin usaha bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Namun tak sedikit pula pebisnis menganggap SIUP sebagai izin usaha yang harus dimiliki bagi setiap jenis usaha.

Perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk perdagangan menggunakan SIUP sebagai izin usahanya. Ketentuan mengenai jenis usaha apa saja yang dapat menggunakan SIUP telah diatur oleh Kementerian Perdagangan melalui KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jadi sebelum berpendapat bahwa SIUP adalah izin yang sesuai bagi usaha Anda, alangkah baiknya mengecek jenis usaha di dalam KBLI terlebih dahulu.

Selain SIUP mungkin sebagian besar dari kita pernah pula mendengar izin usaha SIUPL. Apa itu? Apa bedanya dengan SIUP? Dari segi nama memang terlihat hanya memiliki perbedaan pada satu huruf. Namun ternyata sangatlah berbeda arti sebenarnya. SIUPL merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. Penjualan Langsung (Direct Selling) yang dimaksud adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus atas penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.

kenali perbedaan SIUP DAN SIUPL

Direct Selling saat ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Single Level Marketing dan Multi Level Marketing. Apa perbedaannya?

  • Single Level Marketing (Pemasaran Satu Tingkat), adalah Metode pemasaran barang dan/atau jasa dari sistem Penjualan Langsung melalui program pemasaran berbentuk satu tingkat, dimana Mitra Usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukannya sendiri.
  • Multi Level Marketing (Pemasaran Multi Tingkat), adalah Metode pemasaran barang dan/atau jasa dari sistem Penjualan Langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya.

Surat Izin ini diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagaimana pelimpahannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009. Untuk mendapatkan izin tersebut tentunya beberapa persyaratan perlu anda lengkapi terlebih dahulu. Persyaratan dimaksud antara lain sebagai berikut :

  • Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
  • Surat Keterangan Domisili Usaha;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  • Rekaman legalitas lokasi perusahaan antara lain :
  • Akta Jual Beli (jika milik sendiri);
  • Sertifikat Hak Atas Tanah;
  • Izin Mendirikan Bangunan;
  • Perjanjian sewa (jika berstatus sewa);
  • Bukti Pembayaran PBB Berjalan tahun terakhir.
  • Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  • Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier);
  • Rekaman identitas penanggungjawab perusahaan;
  • Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan;
  • Dan persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Butuh bantuan untuk pengurusan perijinan atau perusahaan ? Jangan sungkan untuk bertanya dan menghubungi kami di Novandi.id .

Perbedaan Visa Bisnis Dan Izin Kerja Di Indonesia

Berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari website cek indo bussiness, bahwa pemegang visa bisnis di Indonesia juga wajib untuk mendaftar perizinan kerja di Indonesia (KITAS) pada beberapa instansi tertentu? Apakah hal ini terdengar membingungkan?

Merupakan hal yang penting untuk mengetahui perbedaan antara dua hal tersebut. Belakangan ini, Indonesia telah memperkuat peraturan mengenai tenaga kerja asing. Mereka yang tertangkap bekerja secara ilegal di Indonesia akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan denda maksimal IDR 500,000,000 sesuai dengan Peraturan Indonesia No. 6 ayat 119.

Kepemilikan izin kerja yang tidak sah di Indonesia menjadikan anda pekerja ilegal. Hal tersebut juga berlaku dengan kepemilikan jenis visa yang salah. Jadi, dimana letak perbedaan antara visa bisnis dan KITAS?

Tujuan

Indonesia akan mengeluarkan visa bisnis bila warga asing megunjungi Indonesia dengan tujuan seperti menghadiri seminar, pelatihan atau melakukan penelitian. KITAS, pada sisi lain, merupakan izin untuk tinggal sementara di Indonesia, yang memperbolehkan Anda untuk melakukan aktivitas bisnis selama berada di Indonesia, termasuk dengan menerima kompensasi.

“Upah” akan menjadi masalah apabila Anda memegang visa bisnis. Anda tidak boleh menerima bayaran dalam bentuk apapun selama Anda berada di Indonesia.

Durasi

Untuk visa bisnis, Indonesia menyediakan dua pilihan, yaitu: single entry dan multiple entry. Visa bisnis single-entry memperbolehkan Anda untuk tinggal di Indonesia dalam kurun waktu 60 hari. Anda tidak dapat masuk kembali setelah keluar dari Indonesia.

Visa multiple-entry memberikan Anda waktu selama 12 bulan, dengan ketentuan maksimum 60 hari pada setiap kunjungan anda. Namun, proses mendapatkannya tidak mudah dan cepat. Anda setidaknya harus memiliki tiga stempel visa dalam bentuk apapun untuk dapat mengambil keuntungan ini.

Visa bekerja di Indonesia akan bermanfaat untuk jangka waktu 1 tahun (atau 6 bulan apabila Anda seorang konsultan). Dengan visa ini, Anda dapat bekerja dan mencari keuntungan di Indonesia. Anda perlu memperbaharui visa tersebut setiap tahunnya selama 5 tahun kedepan. Dengan catatan, pemerintah dapat menolak pembaharuan yang Anda ajukan kapan saja.

Proses

Saat Anda melakukan pendaftaran untuk KITAS atau untuk visa bisnis, Anda perlu memiliki perusahaan sponsor. Perusahaan sponsor anda dapat berupa perusahaan lokal atau perusahaan asing. Hal ini karena Indonesia ingin menempatkan pekerja lokal sebagai prioritas. Sebelum Anda tiba di Indonesia, sponsor Anda wajib mengumpulkan aplikasi Anda pada kantor imigrasi sebagai perwakilan Anda.

Untuk mendapatkan visa bisnis, Anda perlu memiliki passport yang berlaku hingga 18 bulan kedepan. Anda juga perlu mengumpulkan hal-hal seperti:

  • Surat undangan (jika Anda berada di Indonesia untuk seminar atau konferensi)
  • Surat yang mengindikasikan tujuan dan durasi tinggal Anda, yang berasal dari sponsor dan perusahaan dari pemohon (jika seorang warga negara asing secara tidak langsung bekerja untuk sponsor)
  • Persetujuan tertulis dari Kantor Imigrasi Jakarta, jika seorang warga negara asing harus tinggal selama lebih dari 60 hari.
  • Proses permohonan visa memakan waktu 7 hingga 10 hari kerja. Setelah visa dikeluarkan, visa dapat berlaku selama 60 hari untuk visa single-entry. Untuk visa multiple-entry, Anda dapat masuk kembali ke Indonesia dengan waktu maksimal 60 hari setiap kunjungan. Visa multiple-entry dapat berlaku selama 1 tahun.

Mendapatkan perizinan kerja tentunya lebih memakan banyak waktu dan kompleks. Berdasarkan regulasi perijinan kerja tahun 2015, pekerjaan Anda harus sesuai dengan latar belakang pendidikan Anda. Selanjutnya, Anda perlu memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun atau sertifikat kompentensi.

Sebelum Anda mendapatkan KITAS dari Indonesia, Anda perlu memiliki VITAS (Visa Tinggal Terbatas) yang harus diproses sewaktu Anda berada di negara asal. Setelah kedatangan, Anda mempunyai waktu tujuh hari untuk penggantian VITAS menjadi KITAS (Kartu izin Tinggal Terbatas). Proses ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan untuk mendapatkan semua dokumen yang diperlukan.

Semoga bermanfaat ya. Butuh jasa layanan pembuatan surat izin dan perijinan bisa menghubungi Novandi. Semua layanan akan dibantu.

Regulasi ESDM Disederhanakan Lagi, 10 Peraturan Migas Diubah Jadi 7

Dari sumber yang kami dapat dari website ESDM Migas. Jakarta, Pemerintah kembali merampingkan regulasi di sektor ESDM. Sebanyak 51 aturan disederhanakan menjadi 29 peraturan dan 22 aturan dicabut. Regulasi yang disederhanakan itu terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi 1 regulasi), EBTKE (6 menjadi 2 regulasi), dan SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (12/2), Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan pencabutan peraturan tersebut, diharapkan dapat mendorong iklim investasi di Indonesia. Ini merupakan kelanjutan keputusan pekan lalu, di mana Kementerian ESDM mencabut 32 aturan dan 11 diantaranya merupakan peraturan di subsektor migas. “Kita mencabut peraturan-peraturan, baik itu Peraturan Menteri, Keputusan Menteri maupun juklak-juklak atau aturan-aturan perizinan dan aturan kerja baik di direktorat jenedral maupun di SKK Migas,” katanya.

Dengan demikian, hingga saat ini sebanyak 54 peraturan telah dicabut dan diharapkan dapat meningkatkan flesibilitas investasi. “Mudah-mudahan ini bisa mendorong investasi besar karena rencana investasi di sektor ini, termasuk di SKK dan BPH Migas) tahun ini kurang lebih US$ 50 miliar. Jadi ini besar sekali, hamper dua kali lipat dibandingkan tahun 2017. Harapannya kalau banyak yang dicabut begini peraturannya, mudah-mudahan fleksibilitas investasinya lebih meningkat,” paparnya.

Penyederhanaan regulasi ini akan terus dilakukan dan pada pekan depan, Menteri ESDM berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru. “Bertahap ya dicabutnya. Dari pada nunggu (digabung) dicabutnya, nanti kelamaan,” tambah Jonan.

Berikut ini penyederhanaan regulasi di subsetor migas:
1. Peraturan MESDM No. 16/2011 – Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan MESDM No. 26/2009 – Penyediaan dan Pendistribusian LPG, digabung menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquified Petroleum Gas.
• Substansi: – penyederhanaan bentuk legalitas Penyalur BBM, BBG, dan LPG (CUKUP DILAPORKAN)
– memberikan landasan hukum adanya subpenyalur (dalam rangka program BBM Satu Harga)
– menghilangkan persetujuan SKP menjadi hanya melaporkan penyalurnya ke Ditjen Migas.

2. Peraturan MESDM No. 037/2006 – Tata Cara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu, direvisi menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
• Substansi: – penyederhanaan prosedur dan perbaikan pelayanan dalam pengajuan rencana kebutuhan barang impor
– mengakomodir pengaturan impor barang operasi untuk Kontraktor yang KKS-nya berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

3. Peraturan MESDM No. 06/2016 -Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, direvisi menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Perubahan atas Peraturan Peraturan MESDM No. 06/2016 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.
• Substansi: revisi bertujuan memberikan iklim investasi positif dalam bidang niaga gas bumi melalui keterlibatan BU Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi gas bumi.

4. Peraturan MESDM No. 38/2017 – Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, direvisi menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
• Substansi: – penyederhanaan bertujuan mempermudah prosedur persetujuan layak operasi sebagai output pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan minyak dan gas bumi
– menghilangkan persetujuan design dan persetujuan penggunaan dan Ditjen Migas hanya mengeluarkan persetujuan layak operasi.

5. Peraturan MESDM No. 35/2008 – Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan MESDM No. 36/2008 – Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara serta Peraturan MESDM No. 05/ 2012 – Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, digabung menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

• Subtansi: – pengaturan lelang WK Available selain Lelang Reguler dan Lelang Penawaran Langsung (Studi Bersama)
– memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu pengumuman & penandatanganan KKS
– pengaturan privillege bagi Pertamina mendapatkan penawaran PI paling banyak sebesar 15% dari pemenang lelang

6. Peraturan MESDM No. 01/2011 – Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi, digabung menjadi Rancangan Peraturan MESDM tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
• Substansi: pengaturan kewajiban Kontraktor untuk melakukan Kegiatan pasca operasi.

7. Peraturan MESDM No. 27/2008 – Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, direvisi menjadi Rancangan Peraturan MESDM – Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
• Substansi: penyederhanaan prosedur dalam kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi (menghapus SKT, cukup dengan SKUP). (TW)

Demikian pengumuman peraturan yang dapat kami bagikan.

Aturan BI Mengenai Pembawaan Uang Kertas Asing Masuk Keluar Indonesia

Berdasarkan sumber yang kami ambil dari website indonesia embassy, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia no. 20/2/PBI/2018 telah menerapkan aturan membawa uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. beberapa hal penting dalam peraturan tersebut antara lain:

– Setiap orang dilarang membawa uang kertas asing senilai 1 milyar rupiah atau lebih.
– Pembawaan uang kertas asing lebih besar atau sama dengan 1 miliar rupiah hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin, yaitu Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)/money changer yang memiliki izin dan persetujuan dari BI.
– Setiap pihak yang tidak memiliki izin dan persetujuan dari BI akan didenda 10% dari seluruh uang kertas asing yang dibawa (maksimal 300 juta rupiah).
– Badan Berizin yang membawa uang kertas asing melebihi nilai yang disetujui BI akan didenda 10 persen dari selisih uang kertas asing yang dibawa dengan nilai yang disetujui (maksimal 300 juta rupiah).
– Pengajuan izin dan persetujuan kepada BI perihal pembawaan uang kertas asing oleh bank dan KUPVA BB/money changer dimulai sejak 4 Juni 2018.
– Pengenaan sanksi terkait peraturan tersebut dimulai sejak 3 September 2018.

Informasi lengkap bisa di lihat dibawah ini :

Call Now Button
Open chat