Berikut Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Berikut Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.

Menurut Peraturan Pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar). Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini.

Untuk memperbesar skala tempat produksi, IUI menjadi suatu keharusan dan kebutuhan dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang sering dipersyaratkan dalam berbagai kerjasama bisnis (baik terkait penggalangan tambahan modal, kontrak pembelian bahan baku, kontrak penjualan produk, uji kualitas, dsb). Selain itu, IUI adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Edar BPOM, yang merupakan izin edar untuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

Syarat

  • Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab/Direktur
  • Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  • Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
  • Pemantauan Lingkungan (UPL)
  • Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya apabila pemohon badan usaha
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
  • Surat Pernyataan tidak keberatan (untuk IUI Kecil)
  • Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (apabila memiliki merek sendiri)

Syarat dan Tahapan Izin Usaha Industri (IUI)

Tahapan

  • Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan dan informasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)
  • Berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa secara administasi, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon melalui lembar kekurangan berkas; jika sudah lengkap maka pemohon diberikan tanda terima
  • Jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis
  • Berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara scan/upload dokumen
  • Draft teknis izin dibuat
  • Permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan mengganti tanda terima permohonan; jika dibutuhkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Drainase, dan Gambar Teknis
  • Pemberitahuan ke pemohon melalui sms
  • Untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
    Pemohon menerima SK izin di UPTSA
Open chat
Call Now Button